Lampung – Untuk pertama kalinya, sektor pendidikan di Provinsi Lampung mengalami deflasi besar-besaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga kelompok pendidikan di daerah ini turun tajam dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi hanya 92,19 pada Agustus 2025. Artinya, dalam setahun terakhir biaya pendidikan di Lampung anjlok hingga 15,10 persen.
Fenomena ini menjadi sorotan nasional, mengingat biaya pendidikan di banyak provinsi justru terus meningkat. Sementara di tingkat nasional, kelompok pendidikan masih mencatat inflasi tahunan sebesar 1,43 persen, Lampung bergerak berlawanan arus dengan deflasi terdalam.
Kebijakan Mirza Jadi Pemicu
Deflasi besar ini terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal atau Mirza. Salah satu kebijakan kunci yang memicu turunnya biaya pendidikan adalah penghapusan uang komite sekolah di berbagai jenjang.
Baca Juga : Pemkab Lampung Selatan Gaspol Kendalikan Inflasi
“Kebijakan penghapusan iuran sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung. Dampaknya nyata, bukan hanya mengurangi beban rumah tangga, tapi juga memengaruhi pergerakan inflasi daerah,” jelas Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo.
Menurut Ganjar, kebijakan itu berjalan seiring dengan optimalisasi program subsidi pendidikan seperti BOS, beasiswa daerah, serta bantuan khusus bagi siswa kurang mampu. Kombinasi tersebut membuat biaya sekolah, terutama di jenjang dasar hingga menengah, turun drastis.
Pendidikan Menengah Turun 51 Persen
Data BPS menunjukkan, dari empat subkelompok pendidikan, dua di antaranya mencatat deflasi. Penurunan terbesar terjadi di pendidikan menengah yang merosot hingga 51,23 persen. Disusul pendidikan dasar dan anak usia dini yang turun 1,77 persen.
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru mengalami kenaikan 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. Namun lonjakan itu tidak mampu menahan laju deflasi besar yang disumbang jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi tahunan (YoY) sebesar 0,98 persen terhadap inflasi Lampung.
Inflasi Lampung Tetap Terkendali
Meski deflasi pendidikan cukup dalam, inflasi tahunan Lampung pada Agustus 2025 masih tercatat positif 1,05 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2,33 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 4,12 persen. Komoditas bawang merah, beras, dan tomat menjadi faktor terbesar yang mendorong harga kebutuhan pokok naik.
Dengan demikian, pendidikan justru menjadi faktor pengimbang yang menekan inflasi daerah.
Dampak ke Daya Beli Masyarakat
Deflasi pendidikan memberikan efek lanjutan terhadap perekonomian rumah tangga. Orang tua biasanya mengalokasikan dana untuk uang sekolah, tetapi kini mereka bisa memakainya untuk kebutuhan lain.
Baca Juga : Bakal Ada Demo, Pengalihan Arus Lalu Lintas DPRD Lampung
“Dengan biaya sekolah turun, masyarakat punya ruang lebih untuk belanja konsumsi, menjaga kesehatan, atau bahkan mulai investasi kecil. Secara makro, ini ikut memperkuat daya beli masyarakat Lampung,” kata Ganjar.
Kontras dengan Tren Nasional
Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, posisi Lampung benar-benar unik. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan di tingkat nasional mencatat inflasi YoY 1,43 persen dengan tiga subkelompok mengalami kenaikan. Hanya pendidikan menengah yang turun tipis 0,40 persen.
Dengan kata lain, ketika sebagian besar daerah harus menghadapi kenaikan biaya sekolah, Lampung justru berhasil mencatat deflasi tajam, menjadikannya provinsi dengan arah kebijakan berbeda.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski kebijakan ini menuai apresiasi, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan besar. Penurunan biaya sekolah tidak boleh mengorbankan kualitas layanan pendidikan. Masyarakat menuntut pemerintah memastikan subsidi tepat sasaran, menjaga fasilitas, dan memberikan hak layak kepada tenaga pendidik.
Ganjar menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebijakan pendidikan tetap seimbang antara aspek keringanan biaya dan peningkatan mutu.
“Ke depan, kami ingin masyarakat tidak hanya terbantu dari sisi biaya, tapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
